Kemenhaj Telusuri Dugaan Penyalahgunaan SISKOPATUH, Pasca105 Jemaah Umrah Gagal Berangkat

TOP-NEWS.id, TANGERANG – Sebanyak 105 jemaah umrah asal Pasaman Barat, Sumatera Barat, gagal berangkat ke Tanah Suci sesuai jadwal yang dijanjikan. Ironisnya, para jemaah justru terkatung-katung di Tangerang setelah pihak travel diduga tidak lagi memenuhi kewajiban pembayaran biaya penginapan hotel.

Kondisi tersebut mendapat perhatian Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Selain mengupayakan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar para jemaah, pemerintah juga menelusuri dugaan pelanggaran yang melibatkan perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

Kasubdit Pengawasan Umrah, Andi M Taufik, mengungkapkan rombongan tersebut terdiri atas 103 jemaah dan dua orang mutawif. Mereka diketahui menginap di Hotel Huswah Airport, Tangerang.

“Kami mendapatkan info ada rombongan jemaah umrah yang terdiri 103 jemaah dan 2 orang mutawif menginap di Hotel Huswah Airport berasal dari Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat,” ujar Andi, Jakarta,(10/11/2026).

Berdasarkan informasi yang diterima Kemenhaj, persoalan bermula pada 3 November 2026. Saat itu, sebanyak 105 orang mulai masuk Asrama Haji untuk persiapan keberangkatan menuju Arab Saudi pada 4 November 2026 melalui Kuala Lumpur, Malaysia.

Namun, rencana keberangkatan tersebut tak kunjung terealisasi. Hingga 5 November 2026, para jemaah belum juga diberangkatkan. Mereka bahkan tidak memperoleh kepastian informasi mengenai jadwal keberangkatan dari pihak penyelenggara.

Situasi semakin memprihatinkan ketika seluruh rombongan dipindahkan ke Hotel Huswah Airport untuk menunggu kejelasan nasib perjalanan ibadah mereka.

Andi mengatakan jemaah justru menghadapi persoalan baru, pihak hotel menyampaikan tidak dapat melanjutkan layanan penginapan karena biaya akomodasi belum dibayarkan oleh pihak travel.

“Akibatnya, 105 orang tersebut berada dalam kondisi tanpa kepastian keberangkatan maupun penyelesaian hak-hak mereka,” kata Andi.

Kemenhaj Telusuri Dugaan Penyalahgunaan SISKOPATUH

Di tengah upaya penanganan para jemaah, Kemenhaj juga menelusuri dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah umrah yang melibatkan PT SK dan PT KBB.

Andi menjelaskan, berdasarkan informasi awal yang diterima, PT SK diduga memiliki status perizinan tidak aktif. Namun, perusahaan tersebut diduga tetap memberangkatkan jemaah dengan memanfaatkan akses atau data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) atas nama PT KBB.

Dugaan ini menjadi perhatian serius Kemenhaj karena berkaitan dengan kepatuhan penyelenggara perjalanan ibadah umrah terhadap ketentuan perizinan dan penggunaan sistem resmi pemerintah.

Selain dugaan penyalahgunaan sistem, Kemenhaj juga menyoroti sejumlah persoalan lain, di antaranya kegagalan memberangkatkan jemaah sesuai jadwal, tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran akomodasi, belum adanya kejelasan tanggung jawab pihak travel terhadap nasib dan hak-hak jemaah serta tidak terpenuhinya tiket penerbangan berangkat dan kepulangan serta akomodasi.

Penanggung Jawab Travel Akan Dipanggil

Untuk menuntaskan persoalan tersebut, Kemenhaj akan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan keselamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta kepulangan 105 jemaah ke daerah asal.

Tak hanya itu, langkah pemeriksaan terhadap perusahaan penyelenggara juga disiapkan.

“Selain penanganan terhadap para jemaah, Kemenhaj juga menyiapkan langkah pengawasan dan pemeriksaan terhadap pihak penyelenggara,” ucap Andi.

Langkah tersebut mencakup pemanggilan dan permintaan klarifikasi kepada penanggung jawab PT SK dan PT KBB. Kemenhaj juga akan memeriksa dugaan penggunaan SISKOPATUH oleh PPIU yang berstatus tidak aktif.

Selain itu, pendalaman akan dilakukan terhadap aliran dana serta pemenuhan kewajiban penyelenggara kepada para jemaah.

Andi menegaskan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran, Kemenhaj akan mempertimbangkan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Tindakan tersebut termasuk rekomendasi pemblokiran akses SISKOPATUH terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan sistem tersebut,” tutup Andi.

Sumber : Kemenhaj