Dari 152 Puskesmas Rusak Berat, Tinggal 3 yang Belum Beroperasi

TOP-NEWS.id, JAKARTA – Kementerian Kesehatan menyebutkan,  berdasarkan hasil pendataan, terdapat 867 puskesmas terdampak bencana di tiga provinsi. Dari jumlah tersebut, 152 puskesmas mengalami kerusakan berat hingga harus menghentikan operasional sementara. Belakangan dari 152 puskesmas tinggal 3 puskesmas yang belum beroperasional.

Upaya pemulihan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembersihan lokasi, relokasi layanan sementara, hingga pembangunan ulang bagi fasilitas yang mengalami kerusakan total. Hingga awal Januari 2026, sebagian besar puskesmas telah kembali melayani masyarakat.

“Sampai awal Januari 2026, tinggal tiga (puskesmas) lagi yang belum bisa beroperasi,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Konferensi Pers Update Penanganan Bencana Sumatera di Grha BNPB, Jakarta, Rabu (7/1).

Ketiga puskesmas tersebut yakni Puskesmas Rusip Antara di Aceh Tengah, Puskesmas Jambur Lak Lak di Aceh Tenggara, dan Puskesmas Lokop di Aceh Timur. Menkes menjelaskan, Puskesmas Lokop mengalami kerusakan paling parah akibat tertimpa kayu besar hingga bangunannya hancur.

“Yang (di) Lokop ini benar-benar sudah hancur, jadi sekarang sedang kita bangun baru,” ujarnya.

Kementerian Kesehatan memasuki tahap lanjutan penanganan bencana dengan fokus pada pemulihan layanan kesehatan primer melalui puskesmas di wilayah terdampak. Setelah rumah sakit kembali berfungsi.

Tahap pemulihan puskesmas diakui Menkes, menjadi tantangan yang lebih berat karena jumlah fasilitas yang terdampak jauh lebih banyak dibandingkan rumah sakit.

Untuk memastikan layanan tetap berjalan, operasional puskesmas yang rusak dialihkan sementara ke gedung lain, seperti kantor dinas atau fasilitas pemerintah setempat.

Menkes Budi menekankan bahwa peran puskesmas sangat vital, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan harian bagi masyarakat, tetapi juga dalam melayani ratusan ribu pengungsi yang tersebar di lebih dari seribu titik pengungsian.

Sumber : Kemenkes
(Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI)