Pro Kontra DOB di Tanah Papua Timbulkan Korban, JDP Minta Presiden Segera Buka Dialog Damai

TOP-NEWS.id, MANOKWARI – Jaringan Damai Papua (JDP) memandang bahwa persoalan perbedaan pendapat mengenai pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Tanah Papua seyogyanya dapat diselesaikan secara damai dan tidak perlu menimbulkan korban harta benda hingga nyawa manusia.

“Berkenaan dengan itu, selaku Juru Bicara (Jubir) JDP saya menyampaikan bahwa JDP sangat menyesalkan jatuhnya korban dalam peristiwa aksi demonstrasi hari ini di Nabire dan juga yang sudah terjadi di wilayah lain di Tanah Papua berkenaan dengan soal penolakan rencana pemerintah pusat di Jakarta melakukan pemekaran DOB tersebut,” kata Jubir JDP dalam keterangan pers, Kamis (31/3/2022).

Dikatakannya, JDP mendesak pemerintah pusat di Jakarta melalui Presiden Joko Widodo agar dapat memerintahkan dibukanya ruang dialog damai di antara warga sipil yang menolak (kontra) pemekaran wilayah DOB dengan yang menerima (pro) pemekaran tersebut.

Termasuk para anggota DPR di Papua dan Papua Barat serta DPR RI dan DPD RI yang sedari awal “memperjuangkan” aspirasi pemekaran wilayah provinsi di Tanah Papua tersebut.

JDP bahkan bersedia memfasilitasi proses dialog damai tersebut. Ini penting untuk mencari solusi atas ide atau aspirasi pemekaran dengan berlandaskan pada amanat Pasal 76 dari Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Serta berdasarkan amanat Pasal 76 dari UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga terhadap UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

JDP sangat menjunjung tinggi segenap prinsip hak asasi manusia mengenai proses membangun dialog damai atas berbagai konflik sosial di Tanah Papua, termasuk mengenai aspirasi pemekaran wilayah atau DOB tersebut.

Bahkan JDP juga mendesak para bupati dan walikota di Tanah Papua yang senantiasa terus memperjuangkan proses pemekaran DOB mesti dilibatkan dalam dialog damai tersebut.

Editor: Frifod