RSUD Ruteng Terdampak Gempa, Kemenkes Pastikan Operasi Pasien Tetap Berjalan

TOP-NEWS.id, RUTENG – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meninjau kondisi pelayanan kesehatan di RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (18/8/2026), sebagai bagian dari respons Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terhadap dampak gempa bumi yang melanda wilayah NTT.

Gempa bumi menyebabkan bangunan RSUD Ruteng mengalami kerusakan sehingga pelayanan pasien, termasuk pasien yang membutuhkan tindakan pembedahan, sementara dilakukan di tenda darurat di luar gedung rumah sakit.

Dalam kunjungannya, Menkes Budi juga meninjau pasien yang mengalami patah tulang akibat tertimpa bangunan. Salah satunya Yosef, anak berusia 12 tahun yang mengalami patah tulang paha setelah rumah tetangganya roboh akibat gempa.

“Kalau tidak dioperasi, nanti sembuhnya bisa cacat. Dia tidak bisa main bola lagi. Padahal dia senang main bola dan ingin menjadi pemain tim nasional,” ujar Menkes Budi saat meninjau kondisi Yosef.

Menkes memastikan Yosef mendapatkan penanganan dari tim dokter spesialis ortopedi yang dimobilisasi untuk memperkuat pelayanan di RSUD Ruteng. Tim tersebut antara lain berasal dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya, serta didukung tenaga medis dari sejumlah rumah sakit dan institusi pendidikan kedokteran.

Budi menyampaikan bahwa kasus patah tulang dan trauma menjadi salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan pasca gempa. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan dokter spesialis ortopedi agar pasien dapat segera memperoleh tindakan medis yang diperlukan.

“Kita berterima kasih kepada teman-teman dari rumah sakit yang sudah datang membantu. Ada dari Sardjito, Ben Mboi, Universitas Hasanuddin, dan Rumah Sakit Dr. Soetomo yang khusus membantu di RSUD Ruteng. Para dokter ortopedi ini sudah mau membantu menyembuhkan pasien-pasien yang membutuhkan penanganan,” kata Menkes.

Untuk memastikan pelayanan kesehatan dan tindakan operasi tetap dapat berjalan, Kemenkes tengah membangun rumah sakit lapangan yang berlokasi di stadion Golo Dukal kabupaten Manggarai.

Rumah sakit lapangan tersebut akan dilengkapi dengan ruang operasi sehingga pelayanan bedah dapat dilakukan secara aman meskipun bangunan utama rumah sakit mengalami kerusakan.

Selain RSUD Ruteng, Kemenkes juga menyiapkan pembangunan rumah sakit lapangan di RSUD Nagekeo. Kedua rumah sakit tersebut merupakan fasilitas kesehatan rujukan yang mengalami kerusakan akibat gempa sehingga tidak dapat beroperasi secara optimal.

“Karena rumah sakitnya sekarang tidak aman digunakan, kita sedang membangun rumah sakit lapangan. Di sana nanti dokter-dokter bisa melakukan operasi dengan baik,” ujar Menkes Budi.

Ia menegaskan bahwa respons kesehatan pascagempa tidak hanya dilakukan di rumah sakit, tetapi juga harus menjangkau masyarakat hingga tingkat desa. Kemenkes akan memperkuat mobilisasi tenaga kesehatan dan relawan untuk melakukan penyisiran atau sweeping kesehatan ke berbagai wilayah terdampak.

Tim kesehatan akan mendatangi puskesmas dan desa-desa terdampak untuk mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan pelayanan segera, termasuk pasien yang perlu dirawat maupun dirujuk ke rumah sakit.

“Kita perlu sekali mengirim tim relawan ke seluruh puskesmas yang ada di Flores Utara untuk menyapu bersih semua desa, mengidentifikasi pasien-pasien mana yang harus segera kita rawat dan dirujuk ke rumah sakit,” kata Menkes Budi.

Kemenkes terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, rumah sakit, puskesmas, perguruan tinggi, serta jejaring tenaga kesehatan untuk memastikan masyarakat terdampak gempa tetap memperoleh pelayanan kesehatan.

Dukungan tenaga medis spesialis, pembangunan fasilitas pelayanan sementara, serta penyisiran kesehatan di masyarakat menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan layanan kesehatan pascabencana.

Menkes Budi juga meminta dukungan dan doa masyarakat agar seluruh proses penanganan pasien, termasuk tindakan operasi bagi korban yang membutuhkan, dapat berjalan lancar sehingga pasien dapat segera pulih dan kembali ke keluarga.

Sumber : Kemenkes
(Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI)