Raker dengan DPR, Menteri Erick Sebut Ada Korupsi Terselubung di PTPN

TOP-NEWS.id, JAKARTA – Jumlah utang holding BUMN perkebunan, PT Perkebunan Nusantara (Persero) III atau PTPN III yang direstrukturisasi mencapai Rp 43 triliun menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat gelar Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam raker, Rabu (22/9/2021), Menteri BUMN Erick Thohir bahkan menyebut beban utang segunung yang dicatatkan PTPN merupakan bentuk korupsi yang terselubung yang berlangsung sejak lama.

Korupsi terselubung tersebut membuat perusahaan akhirnya terbebani utang hingga Rp 43 triliun yang mulai diperbaiki oleh manajemen baru.

Dalam raker dengan Komisi VI DPR RI, Menteri Erick menyebutkan bahwa aksi korupsi tersebut harus diungkap dan orang yang bertanggungjawab terhadap hal itu harus dituntut.

“Contoh di PTPN ada step-nya di mana step yang harus dilakukan ketika PTPN punya utang Rp 43 triliun, dan ini merupakan penyakit lama dan kita sudah tahu dan ini suatu yang saya rasa korupsi terselubung, harus dibuka dan dituntut yang melajukan ini,” tegas Menteri Erick, Rabu (22/9/2021).

Lantaran tinggiinya beban utang ini, kata dia, saat ini PTPN harus melakukan restrukturisasi utang dengan nilai tertinggi yang pernah dilakukan oleh BUMN. Utang ini berupa pinjaman PTPN secara konsolidasi kepada bank dalam negeri dan bank asing.

Selain itu, ujar Erick, untuk mempertahankan operasionalnya, mau tak mau perusahaan ini harus melakukan efisiensi keuangan.

Menurut Erick, langkah selanjutnya adalah dengan memastikan operasional perusahaan berjalan dengan baik, sehingga bisa menghasilkan keuntungan. Dengan operasional yang baik, ini diharapkan perusahaan dapat membayarkan kembali pinjamannya kepada kreditor.

Dijelaskan Erick, untuk memastikan hal ini terjadi, maka perusahaan harus memiliki fokus bisnis yang dijalankan. Seperti diketahui, saat ini PTPN akan berfokus pada komoditas sawit dan tebu.

“Konsol (konsolidasi) sawit ini yang kita harap jadi corporate aksi sehabis restrukturisasi, utang dibayarkan dan dalam inisiasi rapat terbuka di seluruh kementerian pembentukan SugarCo kita harus mayoritas untuk proteksi ekuilibrium persaingan gula di Indonesia. Road map jelas PTPN setelah konsolidasi, mana yang masuk itu mana pabrik yang bisa sustain dan mana yang harus ditutup,” terang Menteri BUMN lagi.

Reporter : Jerry Hendra MS 
Editor : Frifod