Dana PON XX Papua Sudah Cair, Panpel Atletik Sub PB PON Mimika Protes akan Cetak Buku Rekening

TOP-NEWS.id, TIMIKA – Anggota Panitia Pelaksana (Panpel) Cabang Olahraga (Cabor) Atletik Sub Panitia Besar (PB) PON XX Klaster Kabupaten Mimika, Papua menuntut keadilan karena pembayaran hak yang dinilai tidak merata.

Pembayaran hak antara anggota yang satu dan yang lain mengalami selisih hingga Rp 3 juta. Ada yang menerima Rp 8 juta dan ada yang Rp 11 juta, bahkan ada yang belum menerima sama sekali dan penerima tertinggi Rp 12 juta.

Rapat yang diadakan di Jalan Ahmad Yani, Mimika, Minggu (31/10/2021) jumlah anggota Panpel Atletik menegaskan bahwa harus besaran pembayaran untuk semua anggota Panpel Atletik merata.

Pasalnya, tugas yang diemban sama, mereka bekerja selama 14 hari mulai dari pembukaan cabor atletik, bahkan panpel sudah bekerja H-3 sebelum pelaksanaan.

Bidang Sekretariat Cabor Atletik Laora mengaku bahwa pembayaran hak yang dilakukan PB PON tidak adil, yakni dirinya hanya menerima Rp 8.550.000 pada 29 Oktober lalu.

PB PON tidak Transparan

Hal itu dirasa tidak sebanding dengan apa yang dia kerjakan. Selain itu, pembayaran yang dilakukan PB PON tidak transparan.

“Selama 14 hari saya kerja full, bahkan H-3 itu saya sudah bekerja, kenapa beda dengan teman-teman yang sama kaya saya interaksi. Ada yang dapat Rp 11 juta, bahkan ada yang Rp 12 juta, kenapa beda? Seakan saya ini dibayar seperti relawan,” kata Laora dengan nada kesal dalam keterangannya.

Yang menjadi pertanyaan Laora, yakni banyak masalah yang terjadi seperti perubahan SK, sehingga mereka mempertanyakan siapa yang membuat SK dan apa tujuannya. Untuk SK pertama keluar pada 11 Agustus 2021.

“Kalau mau disamaratakan, ya samakan saja karena memang dari awal tidak ada besaran jumlah yang harus kita tahu, itu yang jadi dilema mengapa ada yang besar dan yang kecil, bahkan ada yang belum menerima sama sekali, sehingga mungkin jadi perhatian untuk PB PON, ” tegas dia.

Untuk itu, besok, Senin (1/11/2021) Panpel Cabor Atletik akan melakukan print kembali buku rekening ke bank BNI sebagai laporan.

“Jadi kami hari Senin sudah pergi ke Bank BNI mencetak kembali buku tabungan sebagai laporan, apakah ada kesalahan dari pihak Blbank atau PB PON,” tuturnya.

Hal yang sama juga dirasakan anggota Panpel Cabor Atletik bidang Call Room Vicki Renyaan mengaku pada 29 Oktober lalu dirinya menerima Rp 8.550.000. Dia merasa tidak adil, pasalnya ada teman yang selevel menerima lebih dari dia.

“Sebenarnya kami tidak keberatan kalau itu dibayar, asalkan sama rata semua. Karena yang mendapat Rp 11 juta, bahkan sampai Rp 12 juta itu sebenarnya haknya koordinator, kalau itu tidak masalah,” ujar Vicki.

Dijelaskan Vicki, SK awalnya ditempatkan pada bidang Call Room, dipindahkan ke bidang lain, namun SK tidak diganti. Sehingga beban kerja yang diterima lebih berat.

“Terus pembayaran saya tidak sesuai dengan apa yang saya kerjakan, ada teman juga yang dekat dengan panitia inti saat dia komplain langsung ada penambahan, sedangkan kami ini tidak ada karena tidak komplain,” ungkap dia lagi.

Sebagai Koordinator Bidang Call Room, Berty Temorubun merasa tidak adil karena meskipun statusnya sama sebagai panitia lapangan, tapi ada perbedaan pembayaran mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 12 juta.

“Perbedaan ini membuat kami kecewa, kami protes kepada PB PON dalam hal pembayaran honor panitia pelaksana lapangan. Besok kami akan mengumpulkan semua buku rekening, dan mencetak untuk kami padukan dan membuat berita acara untuk melaporkan ke pejabat tinggi,” terang Berty.

“PON ini adalah proyek nasional yang menggunakan dana APBN, maka sudah seharusnya transparan. Saya siap melaporkan ini ke Menpora, Menkeu, KPK hingga ke Presiden, melalui investigasi negara republik Indonesia, di Kantor Pusat Cikampek Jakarta,” tegasnya.

Editor: Frifod